Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi saat menghadiri peresmian lima bendungan di Lombok Barat pada Jumat (10/7/2026). Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa upaya membangun Indonesia yang maju harus ditopang oleh pemerintahan yang bersih, transparan, serta penegakan hukum yang berjalan secara konsisten dan berkeadilan.
Di hadapan para pejabat pemerintah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tamu undangan yang hadir, Prabowo menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi merupakan salah satu prioritas utama pemerintah. Menurutnya, praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, mengurangi kualitas pelayanan publik, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Presiden meminta seluruh aparatur negara untuk terus menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ia secara khusus mengajak jajaran Polri, TNI, dan Kejaksaan agar terus melakukan evaluasi serta introspeksi sebagai bagian dari upaya memperkuat profesionalisme dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Prabowo, setiap institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga supremasi hukum. Oleh karena itu, seluruh aparat diminta bekerja secara profesional, menjunjung tinggi etika, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dapat merusak kepercayaan publik.
Dalam pidatonya, Presiden juga menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang efektif dan dipercaya masyarakat. Aparatur negara diharapkan tidak hanya menjalankan tugas berdasarkan aturan hukum, tetapi juga mengedepankan nilai kejujuran, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan.
Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memberikan dukungan terhadap langkah-langkah penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Setiap proses hukum, menurutnya, harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan asas keadilan, transparansi, dan profesionalisme.
Selain memperkuat penindakan, Presiden juga menekankan pentingnya upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik dinilai menjadi langkah strategis untuk meminimalkan peluang terjadinya praktik korupsi.
Prabowo mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan keuangan negara. Anggaran yang berasal dari masyarakat harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Menurut Presiden, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan seluruh elemen bangsa. Pemerintah, lembaga negara, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat diharapkan dapat bersama-sama membangun budaya antikorupsi sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Momentum peresmian lima bendungan di Lombok Barat juga dimanfaatkan Presiden untuk menegaskan pentingnya memastikan setiap proyek pembangunan berjalan secara akuntabel. Infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran negara harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan terbebas dari praktik penyimpangan.
Komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih sehat. Kepastian hukum dan pemerintahan yang bersih dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
Melalui pernyataan tersebut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung penegakan hukum terhadap setiap pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan memperkuat integritas aparatur negara, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memperkokoh sinergi antarlembaga penegak hukum, pemerintah berharap upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif demi mewujudkan Indonesia yang bersih, berkeadilan, dan semakin maju.
0 komentar:
Posting Komentar